JAKARTA — Skema subsidi energi yang belum tepat sasaran menjadi perhatian utama di tengah lonjakan harga minyak global. Para ekonom menilai desain subsidi berbasis komoditas menciptakan celah konsumsi oleh kelompok mampu, sehingga distribusi subsidi tidak sepenuhnya sampai pada penerima yang benar-benar membutuhkan.
Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menyebut BBM bersubsidi masih dapat diakses tanpa pembatasan yang jelas. Kondisi ini membuat distribusi subsidi tidak sepenuhnya dinikmati kelompok yang berhak.
“Desain subsidi saat ini masih berbasis komoditas sehingga siapa pun bisa mengonsumsi Pertalite dan Solar subsidi,” kata Ishak kepada Bisnis, Senin (6/4/2026).
Dia menilai kondisi tersebut berisiko menimbulkan ketimpangan di lapangan. Kelompok seperti nelayan yang seharusnya mendapat prioritas justru berpotensi kekurangan pasokan.
Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi pukulan telak bagi kondisi fiskal Indonesia di tengah ketergantungan tinggi pada impor BBM. Kenaikan harga yang jauh di atas asumsi APBN memperbesar beban subsidi energi.
Ishak menyoroti harga minyak yang telah melampaui asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Kenaikan hingga sekitar US$113 per barel memicu tekanan signifikan terhadap anggaran negara.
“Ketika harga minyak melonjak ke US$113 per barel, yang berarti lebih dari 60% di atas asumsi APBN, tekanan fiskal langsung terasa melalui pembengkakan subsidi dan kompensasi,” ujar Ishak.
Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas untuk meredam gejolak tersebut. Kenaikan harga energi berisiko memperlebar defisit jika tidak diimbangi langkah efisiensi.
Ishak menilai penyesuaian harga BBM bukan opsi ideal dalam jangka pendek. Daya beli masyarakat masih lemah sehingga kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi.
Sebagai alternatif, pemerintah didorong melakukan efisiensi belanja dan realokasi anggaran. Langkah ini dinilai lebih realistis untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah lonjakan harga minyak global.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif PUSHEP Bisman Bakhtiar juga menilai sebagian subsidi masih dinikmati sektor nonprioritas. Pemerintah dinilai perlu segera melakukan reformulasi kebijakan subsidi.
“Subsidi perlu diarahkan secara lebih terarah kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya kepada Bisnis.
Dalam jangka pendek, kombinasi kebijakan dinilai diperlukan. Penyesuaian harga terbatas, efisiensi distribusi, serta pengendalian konsumsi menjadi opsi realistis untuk menjaga beban fiskal.
Langkah ini dinilai penting agar subsidi tetap efektif tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Berikut beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan:
-
Efisiensi belanja pemerintah
Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pengeluaran yang tidak esensial, sehingga dana yang tersedia bisa dialokasikan lebih tepat sasaran. -
Realokasi anggaran
Dana yang digunakan untuk subsidi yang tidak tepat sasaran dapat dialihkan ke program bantuan sosial atau infrastruktur yang lebih mendesak. -
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
Diperlukan sistem pelaporan yang lebih jelas untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. -
Penguatan mekanisme pengawasan
Pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi harus diperketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. -
Peningkatan kesadaran masyarakat
Masyarakat perlu diberdayakan dengan informasi tentang cara menggunakan subsidi secara bijak dan bertanggung jawab.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan subsidi energi bisa lebih efektif dan adil dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
