Kondisi Rumah Dinas Gubernur Kalimantan Timur yang Disoroti
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mengungkapkan kondisi sejumlah fasilitas di rumah dinas gubernur yang dinilai sudah tidak lagi layak pakai. Mulai dari toilet hingga perabotan, banyak bagian yang disebut perlu segera dibenahi agar dapat kembali digunakan secara optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudy sebagai respons atas sorotan publik terkait anggaran renovasi rumah dinas gubernur yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp 25 miliar. Ia menjelaskan bahwa kondisi bangunan dan fasilitas di dalamnya memang sudah jauh dari kata memadai.
“Mulai banyak sekali yang tidak ada ya, mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisi-televisinya, sofa-sofanya sudah tidak layak,” kata Rudy saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, perbaikan tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi rumah dinas sebagai pusat kegiatan pemerintahan di tingkat provinsi. “Kita baikin kembali untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur,” sambungnya.
Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa anggaran Rp 25 miliar itu tidak hanya difokuskan pada rumah dinas gubernur. Dana tersebut juga dialokasikan untuk memperbaiki rumah dinas wakil gubernur serta sejumlah fasilitas pendukung lain yang berada dalam satu kompleks.
“Jadi intinya kalau Rp 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ karena ada guest house-nya,” ujar dia.
Ia juga menjelaskan bahwa rumah dinas tersebut telah lama tidak difungsikan, bahkan disebut sudah lebih dari satu dekade terbengkalai. Kondisi inilah yang membuat banyak bagian mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan menyeluruh sebelum dapat digunakan kembali.
Selain sebagai tempat tinggal resmi, kompleks rumah dinas itu juga memiliki berbagai fasilitas penunjang kegiatan pemerintahan, termasuk ruang pertemuan berkapasitas besar. Beberapa di antaranya adalah Odah Etam yang mampu menampung lebih dari 1.000 orang, serta Olah Bebaya dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
“Jadi banyak hal yang dibenahi di dalam rumah dinas itu,” tegas Rudy.
Dalam kesempatan itu, Rudy menekankan bahwa dirinya tidak pernah secara khusus meminta pengadaan rumah dinas. Dia juga mengeklaim bahwa penganggaran renovasi dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan susah dibahas bersama DPRD Kaltim.
“Saya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Itu tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu yang menganggarkan,” ungkapnya.
Politikus Golkar itu pun mengaku tidak mengetahui secara rinci besaran anggaran tersebut karena prosesnya ditangani oleh Biro Umum dan TAPD sebelum dibahas bersama DPRD.
Saat ini, Rudy mengatakan rumah dinas tersebut telah selesai dibenahi dan sudah ditempati. Dia memilih tinggal di rumah dinas karena lokasinya berdekatan dengan kantor gubernur sehingga dinilai lebih efisien.
“Kalau saya enggak, saya di rumah dinas saja biar lebih efektif, efisien, dan produktivitasnya lebih baik,” pungkasnya.
Rincian Anggaran Renovasi Rumah Dinas
Berdasarkan data Inaproc Kaltim, anggaran tersebut terbagi ke dalam sedikitnya 57 item belanja pada tahun 2025. Sejumlah pos anggaran yang mencuat di antaranya rehabilitasi ruang kantor Gubernur senilai Rp 6 miliar dan renovasi rumah jabatan Gubernur sebesar Rp 3 miliar.
- Rehabilitasi ruang kantor Gubernur senilai Rp 6 miliar
- Renovasi rumah jabatan Gubernur sebesar Rp 3 miliar
- Rehabilitasi ruang kerja Wakil Gubernur senilai Rp 1,2 miliar
- Belanja mebel yang mendekati Rp 1 miliar
Selain itu, terdapat pula anggaran Rp 1,2 miliar untuk rehabilitasi ruang kerja Wakil Gubernur serta belanja mebel yang mendekati Rp 1 miliar.
- Pengadaan videotron senilai lebih dari Rp 700 juta
- Peralatan dapur dengan pagu lebih dari Rp 600 juta
- Interior ruang fitnes dan biliar senilai Rp 195 juta
- Anggaran penunjang kesehatan yang mencapai ratusan juta rupiah
Salah satu item yang paling menyita perhatian adalah pengadaan akuarium air laut di rumah jabatan kepala daerah dengan nilai mencapai Rp 195 juta.
Secara keseluruhan, puluhan item tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menunjang operasional dan kenyamanan kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan di Kalimantan Timur.
