MEDAN, Sindonewstoday.com – Gerakan Mahasiswa Miskin Kota (GERAM KOTA) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat untuk menyoroti dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Wilayah Sumatera Utara GERAM KOTA, Ridwanhar Hsb, kepada awak media, Selasa (17/11/2026).
Ridwanhar mengatakan, pihaknya telah melakukan pengamatan dan kajian terhadap sejumlah proyek di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Dari hasil pengamatan awal tersebut, GERAM KOTA menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat perhatian serius serta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan ruang guru, kamar mandi, kantin, pagar, dan halaman sekolah di SD Percontohan 091317. GERAM KOTA menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Kami menilai terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang perlu ditelusuri secara serius. Jika terbukti, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara,” ujar Ridwanhar.
Menurutnya, dugaan penyimpangan dalam proyek pendidikan tidak hanya berkaitan dengan persoalan keuangan negara, tetapi juga menyangkut kualitas fasilitas pendidikan yang seharusnya dinikmati oleh para siswa dan tenaga pendidik.
GERAM KOTA menilai, apabila pengelolaan anggaran pendidikan tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta berdampak pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang layak.
Atas persoalan tersebut, GERAM KOTA menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:
1. Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), untuk memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait proyek pembangunan di SD Percontohan 091317.
2. Meminta aparat penegak hukum melakukan audit investigatif terhadap realisasi fisik pekerjaan yang dilaksanakan CV EL serta fungsi pengawasan oleh CV BIP, guna memastikan kesesuaian pekerjaan dengan kontrak dan menelusuri kemungkinan adanya kerugian negara.
3. Menuntut Pemerintah Kabupaten Simalungun membuka informasi anggaran secara transparan serta memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengawasan proyek pendidikan tersebut.
4. Mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal persoalan ini hingga proses penanganannya berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ridwanhar menegaskan, aksi unjuk rasa yang akan digelar merupakan bentuk kepedulian sekaligus peringatan agar pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
“Kami tidak akan diam melihat anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru diduga disalahgunakan. Kami akan terus mengawal persoalan ini dan mendesak agar pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan tersebut.(TIM)
















