sindonewstoday.com, | Refleksi kinerja pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam menilai sejauh mana pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kabupaten Simalungun, sebagai daerah agraris dengan potensi wisata dan sumber daya manusia yang besar, menghadapi tantangan ganda: menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pelayanan publik. Tahun 2025 menjadi momentum untuk menilai capaian pemerintah daerah, baik dari sisi tata kelola keuangan, sektor strategis, maupun kesejahteraan masyarakat.
Capaian Utama:
Secara administratif, Pemkab Simalungun berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2024. Pencapaian ini mencerminkan meningkatnya akuntabilitas fiskal dan pengelolaan anggaran. Selain itu, instruksi efisiensi belanja daerah yang menargetkan penghematan hingga Rp140 miliar menjadi langkah berani untuk menata belanja agar lebih pro-rakyat. Sementara itu, penyusunan RPJMD 2025–2029 dengan visi “Bersama Semangat Baru Simalungun, Menuju Simalungun Maju” menunjukkan arah pembangunan yang lebih terukur dan terintegrasi dengan kebijakan nasional.
Analisis Sektoral:
1. Pertanian.
Pada 2025, produksi padi mencapai 340.447,55 ton dengan produktivitas rata-rata 58,23 kuintal/ha. Jika dibandingkan tren lima tahun terakhir, hasil ini menunjukkan peningkatan signifikan berkat program intensifikasi lahan dan subsidi input pertanian. Penetapan harga dasar gabah dan jagung juga memperlihatkan komitmen menjaga daya beli petani.
2. Pariwisata.
Jumlah wisatawan melonjak pada periode libur Lebaran 2024 dengan 285.947 kunjungan. Angka ini meningkat dibandingkan musim libur 2023, sehingga menegaskan potensi sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan baru. Tingginya okupansi hotel dan keterlibatan UMKM lokal menjadi multiplier effect bagi ekonomi masyarakat.
3. Pendidikan.
Indikator rata-rata lama sekolah (RLS) naik dari 9,72 tahun (2023) menjadi 9,73 tahun (2024). Walau peningkatan hanya 0,01 tahun, tren lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan 0,37 tahun. Dengan lebih dari 1.983 sekolah dan ratusan akreditasi A dan B, akses pendidikan relatif membaik, meski pemerataan kualitas antarwilayah masih menjadi tantangan.
Tantangan:
Capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural. Pertanian masih rentan terhadap fluktuasi harga global, pariwisata belum terkelola secara optimal di luar momentum tertentu, dan kualitas pendidikan masih timpang antarwilayah. Efisiensi anggaran juga harus dikelola hati-hati agar tidak menurunkan kualitas layanan publik. Tantangan utama ke depan adalah mengintegrasikan kebijakan sektoral dengan inovasi pelayanan berbasis digital serta memperkuat partisipasi masyarakat.
Penutup :
Refleksi capaian Pemkab Simalungun tahun 2025 memperlihatkan kemajuan pada aspek akuntabilitas keuangan, produktivitas pertanian, pertumbuhan pariwisata, dan peningkatan indikator pendidikan. Namun, keberhasilan ini harus dipandang sebagai pijakan, bukan garis akhir. Pemerintah daerah perlu memperluas kebijakan yang lebih inklusif, inovatif, dan berbasis data agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata. Dengan konsistensi visi dan keberanian melakukan reformasi, Simalungun berpeluang besar menjadi daerah yang maju dan berdaya saing.(Penulis adalah Dosen, Pemerhati Isu Sosial, dan Mentor Kepemudaan-Kebangsaan)
