Pangulu Nagori Baja Dolok Di Duga Semena Mena terkait pembagian BLT DD 2020.

  • Whatsapp

 

SindoNewsToday.
Warga nagori Bajadolok kecamatan Tanah jawa kabupaten Simalungun mulai resah terhadap Pangulu yang mana sampai saat ini bantuan pemerintah akan yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap 4sampai 6 tak kunjung dibagikan.

Bacaan Lainnya

Hal ini di ungkapkan oleh sala seorang warga bermarga S. yang juga merupakan penerima bantuan tersebut,pada jumat 04/12/2020 pukul 15:00 wib. bahwasanya dia hanya menerima bantuan covid 19 yang bersumber dari Dana Desa itu hanya pada tahap 1,2,dan 3 x 600 ribu pertahap,selanjutnya dia tidak lagi pernah menerima ucapnya.

Masih dengan marga S, padahal pemerintah mencanangkan penambahan tahap 4,5,dan 6 yang jumlahnya 300 ribu pertahapnya yang mana sampai saat ini belum ada saya terima dan kami tidak tahu dimana kendalanya ucap bapak marga S itu.

Ketika awak media ini mencoba mencari kebenarannya, dengan mencoba mengkomfirmasi kepala desa (Pangulu) nagori Baja Dolok bapak JUMAWAN melalui telepon seluler,beliau tak bersedia mengangkat telepon meski terdengar nada dering bertanda masuk pada handphone nya.

Ketika kita coba konfirmasi pendamping desa,mengatakan bahwa itu sudah di bagikan bg, tetapi ada jumlah pengurangan penerima tanpa adanya musyawarah khusus desa. yang semestinya jumlah penerima 102 kk tetapi sekarang tahap 4,5,dan 6 berjumlah 70 kk tanpa adanya musyawarah desa khusus.ucapnya.

masih dengan pendamping, dia juga tidak tahu bahwa BLT DD itu di salurkan karena tidak ada undangan atau pemberitahuan kepada pendamping, tetapi saya lihat sudah ada laporan pembagian bg katanya.

Masyarakat berharap kepada pihak2 terkait agar memperhatikan kinerja pangulu nagori Baja Dolok yaitu JUMAWAN yang suka semenamena melakukan pengurangan penerima bantuan BLT DD tanpa ada musyawarah dan pemberitahuan kepada masyarakat, mengingat dimasa pandemi covid 19 sekarang masyarakat sangat butuh bantuan.
Melihat sekarang pemerintah pusat saja memberi bantuan yang berupa UMKM, PROGRAM PRAKERJA, dll.Tetapi kenapa ini malah di kurangi?? Ucap warga.
Masyarakat menduga ada penyelewengan kekuasaan dalam penyaluran dana karena banyaknya jumlah pengurangan penerima.
(Open.S)

Pos terkait