Advertisement.
Advertisement.
Advertisement.
Tanah Karo/ Sindonewstoday
Meski diberikan kemudahan kepada daerah untuk mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo belum ada merencana melakukan pinjaman kepada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
Hal itu dikatakan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Ketua DPRD Karo Efendy Sinukaban usai menghadiri Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Daerah, Senin (26/8/2019) di Aula Raja Inal Siregar kantor Gubernur Medan.
Menurut Terkelin, melakukan peminjaman itu, bukan hal yang mendesak sebab semua ada syarat dan aturannya, “begitu juga pinjaman daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, kekurangan arus kas,” katanya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban SE mengatakan, kegiatan sosialisasi alternatif pembiayaan daerah ini, sangat membantu, baik Pemkab Karo maupun DPRD Karo, sebab memberikan pemahaman jika disuatu saat membutuhkan pinjaman daerah kami DPRD Karo sudah paham regulasi dan mekanisme dan dapat mendorong Pemkab Karo jika suatu waktu nanti membutuhkan dana pinjaman untuk pembangunan di Kabupaten Karo.
“Disamping itu kita juga tahu persyaratan pinjaman daerah jangka menengah dan jangka panjang, wajib mendapat persetujuan DPRD Karo, bersamaan dengan pembahasan KUA-PPAS,” ujarnya.
Dikesempatan itu, Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Dirjen Bina Keuangan Kemendagri, Drs. Rooy John Erasmus Salamony, mengatakan, persyaratan pinjaman daerah, setiap pemerintah daerah wajib memenuhi persyaratan, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 % dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, memenuhi ketentuan rasio kamampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat.
“Pemda kedepan tidak lagi melakukan peminjaman kepada pemerintah, tapi sekarang kepada PT Sarana multi infrastruktur (SMI), ini bertujuan untuk lebih memudahkan Pemeruntah Daerah untuk melakukan pinjaman,” ujarnya.
Sebelumnya Parlindungan Purba selaku moderator mengungkapkan, bahwa acara itu bertujuan untuk memberikan informasi agar masing-masing Pemerintah Kabupaten/kota tidak keliru terkait pinjaman daerah yang dapat menunjang APBD.
“Karena pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mengakselarasi pembangunan infrastruktur daerah,” ujarnya.
Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Daerah yang dipandu anggota DPD RI Parlindungan Purba menampilkan pembicara Ahli Madya, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian RI Iwan Richard Butar butar, Kepala Sub Bidang Ekonomi Kawasan Barat Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dara Ayu Prastiwi, Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Drs. Rooy John Erasmus Salamony dan kepala Divisi Pembiayaan Daerah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Erdian Dharmaputra.
Hadir dalam acara itu, para Bupati /Walikota se sumatera Utara, para ASN Provsu dan Sekretaris Bappeda Kab. Karo Amal Sembiring.
Edi tarigan
Advertisement.
Advertisement.
